Jakarta, asrinews.com – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan rasa prihatin atas pengunduran diri Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Pernyataan tersebut disampaikan melalui Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, di Hotel Artotel Senayan, Jakarta, pada Minggu (11/8).
“Ibu Mega menyatakan keprihatinannya terhadap masa depan demokrasi,” kata Hasto.
Menurut Hasto, keputusan Airlangga yang diumumkan pada Sabtu (10/8) malam, merupakan peristiwa politik besar yang mengejutkan. Hasto mengungkapkan, Megawati langsung memanggilnya untuk memberikan laporan terkait hal ini setelah mendengar kabar pengunduran diri Airlangga.
Potensi Dampak Pengunduran Diri Airlangga
Hasto menilai keputusan Airlangga ini berpotensi mengubah peta politik di sejumlah provinsi. Meskipun demikian, ia meyakini bahwa Pilkada di tingkat kabupaten dan kota akan tetap berjalan dengan baik.
“Ini adalah peristiwa politik yang luar biasa, terutama karena terjadi di tengah Pilkada serentak. Hal ini dapat mempengaruhi kedaulatan partai,” ujar Hasto.
Hasto juga menambahkan bahwa selama ini, PDIP menjalin kerja sama politik yang baik dengan Partai Golkar, serta partai-partai lainnya seperti Gerindra, PKP, Perindo, Hanura, dan PAN.
Kenangan PDIP Akan Intervensi Orde Baru
Lebih lanjut, Hasto mengingatkan pengalaman PDIP saat menghadapi intervensi pada masa Orde Baru, yang dinilai bertujuan untuk mengurangi demokrasi dan menjaga kedaulatan partai. Meskipun demikian, Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak ingin terlibat dalam urusan internal partai lain.
“Sebagai partai politik, PDIP tidak mengganggu urusan partai politik lain. Namun, apa yang terjadi ini benar-benar mengejutkan. Kami juga khawatir karena ada suasana spiritual di baliknya yang sulit diabaikan,” ujar Hasto.
Airlangga Hartarto Mundur sebagai Ketum Golkar
Seperti diketahui, Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Ketua Umum Partai Golkar pada Sabtu (10/8) malam. Pengunduran diri ini menjadi sorotan, mengingat perannya yang signifikan dalam peta politik nasional.