asrinews.com, Jakarta – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mendesak pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan siber mengikuti langkah negara-negara maju. Ketua Umum SMSI, Firdaus, menekankan pentingnya infrastruktur digital yang tangguh dan responsif di tengah ancaman siber yang kian meningkat.
“Kita harus mengimplementasikan strategi keamanan siber yang komprehensif, melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta investasi yang signifikan dalam teknologi keamanan,” ujar Firdaus dalam diskusi bertema ‘Relawan Perisai Prabowo Vs Ancaman Siber: Demokrasi dan Keamanan Data’ di Kantor SMSI, Jakarta, Jumat (5/7/2024).
Firdaus merespons insiden serangan ransomware yang melumpuhkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya, mengakibatkan gangguan pada 282 lembaga pemerintahan, termasuk 30 kementerian dan 48 lembaga kota. Serangan yang terjadi pada 17 Juni 2024 itu dimulai dengan dinonaktifkannya fitur keamanan Windows Defender oleh pihak tak bertanggung jawab.
Ransomware BrainChipper digunakan dalam serangan ini, memblokir akses kecuali tebusan sebesar US$ 8 juta atau sekitar Rp131 miliar dibayarkan. Firdaus mendesak pemerintah segera memulihkan akses yang terdampak dan meningkatkan keamanan sistem informasi nasional.
“Kami mengkritik tata kelola keamanan siber dan data yang masih memiliki banyak kelemahan. Kurangnya back-up data menunjukkan pemerintah abai terhadap risiko hilangnya data masyarakat,” tegas Firdaus.
Firdaus menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, serta PT Telkom Indonesia untuk memperbaiki tata kelola keamanan siber dan data di Indonesia.
“Insiden ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua untuk lebih waspada dan proaktif dalam menghadapi ancaman siber,” tutup Firdaus.
SMSI siap mendukung upaya peningkatan keamanan siber melalui berbagai program edukasi dan kolaborasi lintas sektor, dengan harapan pemulihan dapat segera terlaksana agar layanan pemerintahan kembali normal.