ASRINEWS.COM, JAKARTA
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengatakan, sidang isbat tetap perlu diadakan. Karena, sudah menjadi rutinitas yang digelar oleh pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag).
“Pertama, sidang isbat sudah menjadi ketentuan pemerintah. Untuk menghapus itu butuh waktu panjang,” ujar Ketum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf (alias Gus Yahya), dalam keterangannya kepada awak media, di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, pada Sabtu (09/03/2024).
Gus Yahya menilai, hal ini tak mungkin terjadi. Kalau sidang isbat sampai tidak ada, PBNU akan melakukan protes kepada Kemenag.
“Kalau Kemenag meniadakan, mungkin kami protes juga, karena tiba-tiba. Sidang isbat ini diadakan agar harmoni masyarakat terjaga,” sebutnya.
Ketum PBNU merasa heran kenapa Muhammadiyah bisa punya usulan ingin menghapus sidang isbat. Padahal sepengetahuannya, dulu yang mengusul pertama kali diadakannya sidang isbat dalam penentuan bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah adalah dari Muhammadiyah.
“Setau saya dulu yang usul Muhammadiyah,” imbuhnya.
Meskipun begitu, Nahdlatul Ulama (NU) tetap akan mengikuti pemerintah dalam penentuan awal Ramadan, bulan Syawal, dan Zulhijjah.
“Kami tetap berpegangan awal Ramadhan menyandarkan diri kepada pemerintah. Karena ada aturan, jangan mengumumkan waktu yang berbeda dari pemerintah, jadi kami menunggu hasil pemerintah,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengusulkan agar sidang isbat penentuan Idul Fitri 1445 H atau Lebaran 2024 ditiadakan. Sebab, posisi hilal diperkirakan bisa terlihat dan sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).
“Posisi hilal menurut hisab, sudah sangat tinggi. Menurut kriteria MABIM maupun hisab hakiki wujudulhilal sudah bisa dipastikan hilal akan terlihat,” ucapnya kepada awak media, pada Kamis (07/02024).
Mu’ti juga menyebutkan, peniadaan sidang isbat Idul Fitri 2024, dapat menghemat anggaran.
“Bisa untuk menghemat anggaran negara,” imbuhnya.
(AW)