Tangerang, asrinews.com – Penunjukan Soma Atmaja sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang oleh Pejabat (Pj) Bupati Andi Ony Prihartono baru-baru ini memicu kontroversi dan sorotan. Keputusan ini menjadi bahan perdebatan serius dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang, di mana anggota dewan menunjukkan kebingungan dan kekecewaan karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya mengenai perubahan tersebut.
Kejadian ini mengejutkan banyak pihak ketika Soma Atmaja, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), tiba-tiba diangkat sebagai Plh Sekda dalam rapat yang sedianya dihadiri oleh Sekda yang lama. Situasi ini memicu serangkaian pertanyaan dari berbagai fraksi, khususnya dari Fraksi PDIP dan Golkar.
Ahmad Supriyadi, anggota DPRD dari partai Moncong Putih, menuntut klarifikasi dari Pj Bupati mengenai penunjukan Soma Atmaja. “Kami ingin mengetahui siapa yang saat ini menjabat sebagai Plh Sekda dan berapa lama dia telah menjabat. Kami merasa terkejut dan bingung karena tidak ada informasi sebelumnya tentang pergantian posisi penting ini,” tegas Supriyadi.
Walid, Wakil Ketua Jurnalis Tangerang Raya (JTR), mengkritik gaya kepemimpinan Pj Bupati Andi Ony Prihartono yang dinilai stagnan dan tidak responsif terhadap kebutuhan pemerintahan. “Kepemimpinan Pj Bupati tampak hanya menjalankan roda pemerintahan tanpa ada perubahan signifikan. Penunjukan Soma Atmaja sebagai Plh Sekda terlihat seperti keputusan yang dipengaruhi oleh kepentingan politik,” ungkap Walid dalam wawancara.
Walid juga menyoroti bahwa situasi politik yang memanas di Kabupaten Tangerang mungkin berpengaruh pada keputusan ini. Ia menekankan pentingnya menjaga netralitas dan profesionalitas dalam kepemimpinan, terutama dalam kondisi politik yang tidak stabil.
Masyarakat dan pemangku kepentingan kini menantikan respons dari Pj Bupati Andi Ony Prihartono, khususnya mengenai klarifikasi penunjukan ini dan langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan stabilitas dan integritas pemerintahan menjelang pemilihan Bupati yang akan datang.