asrinews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengekspresikan kekesalannya atas temuan penggunaan dana sebesar Rp 6,2 triliun untuk pengembangan ribuan aplikasi di berbagai instansi pemerintahan.
Jokowi menyatakan bahwa peningkatan anggaran tersebut terjadi karena terus menerus dibuatnya aplikasi baru oleh instansi pemerintah.
Menurutnya, setiap kali terjadi pergantian kepala instansi atau kepala daerah, seringkali diikuti dengan pembuatan aplikasi baru.
“Saat ini, terdapat 27 ribu aplikasi yang beredar. Saat kami telusuri, ternyata terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 6,2 triliun yang direncanakan untuk pembuatan aplikasi baru. Bahkan, di salah satu kementerian, terdapat lebih dari 500 aplikasi,” ujar Jokowi saat peluncuran INA Digital di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/5).
“Fokusnya selalu pada proyek-proyek baru. Ini adalah sesuatu yang harus dihentikan dan tidak boleh dilanjutkan lagi,” tegasnya.
Jokowi menginisiasi upaya untuk mengintegrasikan digitalisasi dalam pelayanan publik. Salah satu langkahnya adalah dengan menunjuk Perum Peruri sebagai Govtech Indonesia.
Kebijakan ini disertai dengan peluncuran aplikasi super INA Digital yang akan menyediakan berbagai layanan publik. Pada tahap awal, aplikasi ini mencakup layanan seperti BPJS Kesehatan, pengurusan paspor, serta perpanjangan SIM dan STNK.
“Mulai dari tahun ini, kami akan menghentikan pembuatan aplikasi baru serta pengembangan platform-platform baru. Stop!” tegas Jokowi.