ASRINEWS.COM, JAKARTA
Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengimbau, agar proses Pemilu 2024 berlangsung damai dan rukun, terutama saat proses akhir perhitungan suara nanti. Keduanya sepakat, semua pihak dapat menerima siapa pun pemenangnya dan apa pun hasilnya nanti.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, tujuannya agar segala tahap Pilpres dapat dilewati dengan lancar dan terlaksana secara jujur, adil, transparan, terbuka.
“Setelah itu, hasilnya ya harus kita terima, apapun hasilnya harus kita terima. Kalau misalnya nanti satu putaran ya, kita harus terima,” kata Gus Ipul dengan awak media di Jakarta, Jumat (09/02/2024).
“Kalau misalnya nanti ada pelanggaran, ya harus diproses. Karena setiap pelanggaran itu diberi peluang oleh ketentuan, untuk diproses di dalam mekanisme yang sudah ditentukan, sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK),” lanjutnya.
Gus Ipul juga menyoroti perbedaan pendapat dalam pilihan Pilpres. Hal itu menurutnya, adalah sesuatu yang umum terjadi, khususnya Pemilu yang sudah berlangsung berkali-kali.
“Sebenarnya tidak perlu ditutup-tutupi, tapi yang paling penting, apapun pilihan kita itu, kita saling menghormati saja,” katanya.
Menurutnya, Pemilu dengan berlandaskan asas jujur dan adil, juga bisa diupayakan bersama, untuk saling mengawal. Apalagi, pengawasan untuk perhitungan hasil suara nanti, sudah dipegang oleh sejumlah elemen yang diyakininya akan menjalankan fungsi dengan baik.
“Di TPS-TPS (tempat pemungutan suara) juga sudah ada saksi. Jadi, pengawasannya juga sudah ada, ada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan lainnya. Mari kita kawal bersama nanti, agar Pemilu kita ini benar-benar jujur, adil, transparan, terbuka sebagaimana semua ketentuan yang ada,” terangnya.
“Saya masih percaya, semua melakukan tugas sesuai fungsinya masing-masing. Jadi saya masih percaya semua elemen-elemen yang ada ini bisa bertindak sesuai dengan kewenangannya masing-masing,” lanjut Gus Ipul.
Senada dengan itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengajak, agar seluruh pihak dapat menerima dengan bijak apa pun hasil dari Pemilu 2024. Setelah Pemilu pun, perlu ada rekonsiliasi dan akomodasi, agar tidak ada istilah the winners take all (pemenang mengambil alih semuanya) dan menyingkirkan yang kalah.
“Marilah, semua kita hadapi dengan gembira, dengan jiwa besar, dengan sikap ksatria, sehingga kita semua harus siap menerima apapun hasil Pemilu itu. Yang menang jangan jumawa, yang kalah tetap legowo dan kemudian harus ada akomodasi dan rekonsiliasi,” ujarnya.
Menurut Mu’ti, the winners take all, bukan bagian dari karakter dan sistem politik di Indonesia. Politik di Indonesia tidak mengenal oposisi, tidak mengenal adanya pemerintah yang berkuasa, dan partai yang beroposisi.
Dia juga menyoroti imbauan moral dari civitas akademika perguruan tinggi yang ramai digaungkan. Ini merupakan bentuk kepedulian akademisi pada masa depan bangsa, agar Pemilu berlangsung secara jujur dan adil. Untuk itu, fenomena tersebut, tidak sepatutnya ditafsirkan sebagai bentuk agenda terselubung pihak tertentu.
“Seharusnya tidak dicurigai itu sebagai bagian dari agenda-agenda, misalnya ada yang memikirkan sampai terlalu jauh, ditunggangi kelompok tertentu, punya agenda menjatuhkan pemerintah,” katanya.
“Imbauan moral tersebut, dapat direspon baik, oleh pihak penyelenggara negara maupun penyelenggara Pemilu, termasuk Presiden RI Joko Widodo,” tutup Mu’ti.
(AW)