JAKARTA, asrinews.com – Koalisi Mahasiswa Nusa Tenggara Barat (KM NTB – Jakarta) kembali menggelar aksi unjuk rasa, kali ini di depan Kantor DPP Partai Gerindra, Rabu (10/9/2025). Mereka menagih komitmen Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk memecat kader yang diduga terlibat penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi.
Sebelumnya, KM NTB – Jakarta telah berunjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Dalam aksi terbaru ini, mereka mendesak agar DPP Partai Gerindra segera mencopot Lalu Muhammad Ikbal sebagai anggota partai sekaligus Gubernur NTB yang diduga menyalahgunakan kewenangannya.
“Kami meminta kepada Bapak Prabowo, selaku pimpinan tertinggi Partai Gerindra, untuk memecat kader yang tidak sejalan dengan misi besar pemberantasan korupsi dan mafia di republik ini,” tegas Aditya, Koordinator Lapangan aksi.
Menurut hasil investigasi KM NTB – Jakarta, Lalu Muhammad Ikbal diduga melakukan pergeseran anggaran melalui Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2025 yang dinilai melampaui kewenangan dan bertentangan dengan PP 12/2019, Permendagri 77/2020, serta Inpres 01/2025.
Pergeseran anggaran tersebut disebut menimbulkan dugaan kongkalikong antara eksekutif dan legislatif di NTB, termasuk pembagian dana senilai Rp78 miliar kepada sejumlah anggota DPRD.
Dalam pernyataan sikapnya, KM NTB – Jakarta menyampaikan empat tuntutan:
- Mendesak DPP Partai Gerindra segera memecat Lalu Muhammad Ikbal sebagai anggota partai karena diduga menyalahgunakan wewenang dan merampok anggaran pokir DPRD NTB senilai Rp78 miliar.
- Menagih komitmen Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memecat kader partai yang terlibat kasus korupsi.
- Mendesak KPK RI mengusut tuntas dugaan keterlibatan Lalu Muhammad Ikbal dan mengambil alih penanganan kasus yang saat ini masih ditangani Kejati NTB.
- Meminta KPK RI segera memeriksa dan menangkap Ahmad Nursalim, Kepala Dinas BPKAD NTB, yang diduga menjadi operator pembagian dana pokir kepada sejumlah anggota DPRD terpilih 2024.
Aksi ini menjadi bentuk protes KM NTB – Jakarta atas dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dinilai mengkhianati suara rakyat NTB. Mereka menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada langkah tegas dari DPP Partai Gerindra maupun KPK RI.