Gagasan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) menghapus PR sekolah sejalan dengan kebijakan pendidikan di Finlandia, Polandia, hingga Norwegia.

Gagasan KDM Hapus PR Sekolah Didukung Tren Global, Ini Buktinya!

Bandung, AsriNewsKebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), yang menghapus pekerjaan rumah (PR) bagi siswa sekolah mendapat perhatian publik. Langkah ini menuai pro-kontra, namun sesungguhnya bukan hal baru di dunia pendidikan global. Beberapa negara maju telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa demi mengurangi beban anak di luar jam sekolah.

Gubernur KDM menegaskan, penghapusan PR bertujuan agar anak-anak bisa menyelesaikan proses belajar di sekolah. Sementara di rumah, siswa diharapkan melakukan aktivitas produktif seperti membantu orang tua, bercocok tanam, hingga berkreasi dalam bidang seni dan teknologi.

“Seluruh kegiatan ini untuk mencapai target 80 persen atau 100 persen dari sistem pembelajaran bisa diselesaikan di sekolah,” ujar KDM melalui akun Instagram-nya.

Baca juga:  SMPN 14 Tangsel Cetak Generasi Berkarakter lewat Visi CERIA

Negara-Negara yang Terapkan Sekolah Tanpa PR

Kebijakan ini selaras dengan tren di sejumlah negara maju yang telah mengurangi atau bahkan menghapuskan tugas rumah bagi siswa.

Finlandia: Negara Minim PR, Fokus Belajar di Sekolah

Finlandia dikenal sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik dunia. Di sana, siswa SD hampir tidak pernah mendapat PR. Semua proses pembelajaran dituntaskan di sekolah. Guru mendorong eksplorasi, diskusi, dan pembelajaran praktis dibanding tugas isian di rumah.

Polandia: PR Dihapus untuk Kelas Awal

Sejak 2024, Polandia menghapus PR wajib untuk siswa kelas 1–3. Untuk kelas 4 ke atas, PR bersifat opsional dan tidak mempengaruhi nilai. Kebijakan ini dilatarbelakangi riset soal keseimbangan waktu anak di rumah dan di sekolah.

Baca juga:  Dedi Mulyadi Buka Suara tentang Pagar Laut Bekasi

Norwegia dan Denmark: Belajar Bermakna, Bukan Sekadar Tugas

Beberapa sekolah dasar di Norwegia tidak mewajibkan PR. Di Denmark, PR hampir tidak ada hingga siswa berusia 11 tahun. Sebaliknya, anak-anak didorong mengembangkan kemandirian lewat bermain, kreativitas, dan eksplorasi lingkungan sekitar—persis seperti pesan Gubernur KDM agar anak terlibat membantu keluarga atau berkarya di rumah.

China: Beban PR Dibatasi Pemerintah

Tiongkok memberlakukan kebijakan “Double Reduction” sejak 2021. PR wajib dibatasi agar tidak membebani siswa. Pemerintah juga melarang les privat berlebihan, agar anak punya waktu lebih untuk istirahat dan kegiatan keluarga.

Australia dan Belgia: PR Sangat Terbatas

Beberapa sekolah di Australia menghapus PR kecuali tugas membaca. Di Belgia (Komunitas Jerman), PR dibatasi waktu ketat—maksimal 30 menit per hari untuk siswa kelas atas SD.

Baca juga:  Link Download Juknis dan Tema Pelaksanaan MPLS 2024/2025

KDM Tidak Sendirian

Langkah KDM menempatkan Jawa Barat sejalan dengan tren dunia: pendidikan yang tidak hanya mengejar akademik, tapi juga membentuk karakter, kemandirian, dan keterampilan hidup.

Dengan penghapusan PR, anak-anak diharapkan punya waktu lebih untuk membantu orang tua, mengembangkan hobi, belajar keterampilan baru, hingga berinteraksi lebih sehat dengan lingkungan sosialnya.

Kebijakan ini layak didukung, apalagi jika diimbangi dengan kualitas pengajaran di sekolah yang tuntas, kreatif, dan menyenangkan—seperti yang sudah diterapkan di berbagai negara maju.