Banten, AsriNews – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Generasi Muda Mathla’ul Anwar (DPW GEMA MA) Provinsi Banten, Apt. Irwandi Suherman, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Dalam siaran persnya pada Selasa (14/1/2024), Irwandi mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera turun tangan menyelesaikan polemik proyek yang dinilai kontroversial ini.
“Jangan menunggu terjadi pertumpahan darah baru bertindak. Proyek PIK 2 berkedok PSN ini berpotensi menciptakan konflik antar-etnis yang berkepanjangan,” ujar Irwandi dalam keterangannya.
Ia menambahkan bahwa proyek PSN PIK 2 tidak hanya mengancam kedaulatan wilayah Banten tetapi juga mencerminkan bentuk kolonialisme gaya baru. Irwandi menilai proyek tersebut menjadi dalih untuk merampas hak masyarakat Tangerang Utara, mengusir mereka dari tanah kelahirannya, seraya membandingkannya dengan praktik serupa di negara tetangga, Singapura.
Proyek Sarat Permasalahan dan Dampak Buruk
Irwandi menyoroti bahwa sejak awal, proyek reklamasi ini penuh masalah, terutama terkait pembebasan lahan yang kontroversial. Ia menduga adanya kolusi strategis antara pemerintah sebelumnya dengan para oligarki, yang menjadikan proyek ini dilabeli sebagai PSN.
“Proyek ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Selain merugikan masyarakat sekitar dan Provinsi Banten secara keseluruhan, PIK 2 juga berpotensi merusak ekosistem laut,” tegasnya.
Seruan Evaluasi dan Penghentian PSN PIK 2
Atas dasar itu, DPW GEMA MA menyerukan kepada Pemerintahan Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi dan menghentikan proyek reklamasi yang dinilai merugikan banyak pihak tersebut.
“Kami, Generasi Muda Mathla’ul Anwar bersama rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Banten, meminta Presiden Prabowo segera menghentikan proyek PSN PIK 2 yang berdampak buruk bagi rakyat,” tutup Irwandi.