Serang, AsriNews – Dewan Pimpinan Wilayah Generasi Muda Mathla’ul Anwar (DPW GEMA MA) Provinsi Banten mengapresiasi kebijakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto yang melarang pendamping desa merangkap jabatan. Kebijakan ini dinilai dapat meningkatkan efektivitas pembangunan di desa.
Ketua DPW GEMA MA Banten, Apoteker Irwandi, menyampaikan apresiasi tersebut usai melaksanakan salat tarawih di Masjid Ats-Tsauroh, Kota Serang, Jumat (7/3/2025). Ia menilai keputusan tersebut sangat tepat dan akan mengembalikan marwah profesi pendamping desa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan di tingkat desa.
“Pendamping desa harus fokus pada tugasnya agar lebih serius dalam membangun desa. Jika mereka merangkap jabatan, efektivitas kerja di lapangan bisa terganggu,” ujar Irwandi.
Menurutnya, pendamping desa yang memiliki jabatan lain, seperti sebagai aparatur desa, PNS/P3K, guru honorer, atau bahkan terlibat dalam politik praktis, dapat kehilangan independensi dan profesionalisme. Ia juga menyoroti kasus di mana ada pendamping desa yang pernah mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif atau menggunakan posisinya sebagai kendaraan politik dalam pemilihan kepala desa.
“Jika mereka tidak fokus, pendamping desa akan kesulitan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak. Padahal, mereka seharusnya bisa berinovasi dalam berbagai sektor, seperti ekonomi kreatif, ketahanan pangan, pemerataan sosial, pendidikan, hingga reformasi administrasi desa,” tambahnya.
Irwandi pun menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan prinsip profesionalitas dan integritas pendamping desa.
“Saya sangat setuju dengan kebijakan ini. Jika pendamping desa merangkap jabatan, independensinya akan tergerus, dan integritasnya bisa dipertanyakan. Keputusan Pak Menteri ini sudah tepat,” pungkasnya.