Civitas Akademika Dan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Juga Desak Presiden dan Aparat Netral Dalam Pemilu 2024

ASRINEWS.COM, TANGERANG SELATAN
Guru besar, dosen, mahasiswa serta alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat, Kota Tangerang Selatan atau UIN Jakarta, menyatakan sikap terhadap situasi politik di tanah air. Pernyataan sikap ini sebagai bentuk kekecewaan atas penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Saiful Mujani, guru besar UIN yang turut hadir mengatakan, pernyataan sikap ini dilakukan, setelah menimbang dan memperhatikan perkembangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024.

“Pertama, kami mendesak agar penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, DKPP, bekerja secara profesional dan bertanggung jawab,” kata Saiful dalam pernyataannya, pada Senin (05/02/2024).

Juga meminta, penyelenggara pemilu agar dengan sungguh-sungguh memegang prinsip independen, transparan, adil, dan jujur.

“Harus berani menegakkan aturan dan memastikan semua pelanggaran pemilu diselesaikan dengan semestinya sesuai aturan, walaupun dilakukan oleh pihak yang paling berkuasa di Indonesia,” imbuhnya

Kemudian, mendesak presiden dan aparat negara untuk bersikap netral dan menjadi pengayom bagi seluruh kontestan pemilu dan memfasilitasi seluruh aktivitas pemilu berdasarkan prinsip keadilan.

“Sikap ini lebih dari sekedar tidak menggunakan fasilitas negara. Netral dalam hal ini, bukan saja tidak menyatakan pilihan politiknya, tapi juga dalam perilaku diri sebagai presiden. Terutama, tidak membuat kebijakan yang dapat berdampak menguntungkan secara elektoral bagi paslon tertentu,” tegasnya.

Selanjutnya, mendesak Presiden untuk dengan sungguh-sungguh mengelola pemerintahan untuk kepentingan nasional. Bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan nasional.

“Aktivitas Presiden akhir-akhir ini terlihat seperti lebih condong mengutamakan kepentingan elektoral salah satu paslon, bukanlah sikap seorang Presiden sebagai negarawan. Hal ini bukan saja dapat berdampak pada pelayanan pemerintah secara nasional, tapi juga dapat menimbulkan ketidaksolidan dan ketidaknyamanan anggota kabinet,” jelasnya.

Jika hal tersebut terjadi, dikhawatirkan bisa menimbulkan instabilitas nasional. Padahal, berulang kali Presiden mengingatkan agar kita semua bergembira dalam menghadapi penyelenggaraan pemilu/pilpres 2024 ini.

“Namun, hari demi hari, yang diperlihatkan adalah tindakan yang cenderung sebaliknya, menambah kepiluan dalam pelaksanaan pemilu/pilpres dan pengelolaan keadaban demokrasi kita,” terangnya.

Kemudian, guru besar, dosen hingga mahasiswa UIN Jakarta, menginginkan, pengelolaan keadaban demokrasi ini, tidak hanya dipandang sekadar seperangkat aturan tertulis.

“Bukan tentang aturan boleh tidak boleh. Lebih dari itu, akhlak demokrasi juga berhubungan erat dengan manfaat atau mudharat bagi kepentingan masyarakat. Sejak putusan MK atas uji materi Nomor 90/2023 ditetapkan, akhlak demokrasi kita terus menerus merosot. Presiden sebagai kepala negara berkewajiban untuk menjaga dan menjadi contoh bagaimana keadaban berdemokrasi itu menjadi laku kehidupan bernegara,” paparnya.

Terakhir, pihaknya mendesak kepolisian untuk bersikap independen dan profesional. Kepolisian tidak boleh menjadi alat negara yang menimbulkan rasa takut dalam mengekspresikan sikap politik warga negara.

“Polisi adalah alat negara untuk menegakkan hukum dan ketertiban, bukan alat Presiden. Oleh karena itu, Polisi sudah seharusnya bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pemerintah atau pihak-pihak tertentu,” tutupnya.

Pernyataan sikap UIN Jakarta ini menyusul aksi serupa sebelumnya, di sejumlah kampus di Indonesia. Guru besar, dosen, dcivitas akademika dan alumni juga menyampaikan kritik atas situasi demokrasi yang dinilai tidak kondusif belakangan ini.
(AW)