Tangerang Selatan, asrinews.com – Akses utama menuju SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan di Jalan Pamulang Permai Barat, Pamulang Barat, masih ditutup warga pada hari pertama masuk sekolah, Senin (14/7/2025). Penutupan jalan ini menyulitkan aktivitas belajar dan mengganggu orang tua siswa yang hendak mengantar anak-anak mereka.
Pantauan di lokasi menunjukkan gerbang utama sekolah masih terkunci rapat. Gerbang hanya dibuka sebagian, cukup untuk dilalui pejalan kaki, namun tidak memungkinkan kendaraan bermotor masuk.
Di depan gerbang, dua spanduk kuning terbentang. Salah satunya berisi pesan protes warga yang menolak sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai tidak mengakomodasi anak-anak dari lingkungan sekitar sekolah.
“Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Penutupan jalan sementara. Akses ini ditutup karena sistem penerimaan siswa mengabaikan anak-anak kami bersekolah di lingkungan sendiri,” demikian isi salah satu spanduk.
Situasi ini membuat para orang tua terpaksa memarkir kendaraan di luar kompleks sekolah dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Salah satunya, Raka (38), mengaku kerepotan akibat penutupan tersebut.
“Saya bawa kendaraan dan terpaksa parkir di luar kompleks,” ujarnya.
Wali murid lain, Sari Dewi, mengungkapkan penutupan ini sebenarnya sudah diketahui sejak masa daftar ulang. Namun, ia berharap masalah ini segera diselesaikan.
“Waktu daftar ulang saya sempat survei lokasi. Saya pikir pas hari pertama sekolah sudah dibuka. Tapi ternyata belum,” katanya.
Dewi berharap pihak sekolah, pemerintah, dan warga dapat duduk bersama mencari solusi agar proses belajar mengajar tidak terus terganggu.
“Sedih juga melihat anak-anak jadi korban. Harapan kami, akses segera dibuka dan bisa diselesaikan secara musyawarah,” ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, Kepala SMAN 6 Tangsel, Yanto, belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi kepada Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Lukman, juga belum membuahkan hasil.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penutupan jalan ini diduga merupakan bentuk protes warga terhadap sistem PPDB yang dianggap tidak berpihak kepada calon siswa dari lingkungan sekitar sekolah.