Cilegon, asrinews.com –Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 di Provinsi Banten menuai sorotan dari kalangan media dan masyarakat. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten, Rian Nopandra, menilai proses SPMB kali ini lebih tertutup dibanding tahun sebelumnya dan rawan keluhan publik.
Melalui Posko Pengaduan yang dibuka oleh PWI Banten, Rian mengaku telah menerima banyak laporan dari orang tua siswa yang mengalami kesulitan saat melakukan pendaftaran secara daring ke jenjang SMA dan SMK negeri.
“Bukan hanya aduan dari orang tua siswa yang kami terima, tapi kami juga memantau berbagai pemberitaan media di Banten. Keluhannya cukup masif, terutama soal akses website dan transparansi data,” ujar Rian, saat menjadi narasumber dalam Podcast Lugas TV, Minggu malam (22/6/2025).
Menurutnya, keluhan masyarakat akan dirangkum dan segera disampaikan secara resmi kepada Gubernur Banten, Andra Soni. Salah satu poin kritis adalah hilangnya fungsi pengawasan sosial karena sistem website hanya bisa diakses oleh calon siswa yang telah mendaftar.
“Dalam waktu dekat semua aduan masyarakat akan kami sampaikan langsung ke Gubernur. Jangan sampai pelaksanaan SPMB di era Pak Andra Soni justru lebih buruk dari tahun sebelumnya,” tegasnya.
Opan juga menyoroti sistem dalam website SPMB 2025 yang dinilai sangat tertutup dibanding tahun 2024 saat masih menggunakan nama PPDB. Data prestasi dan domisili disebut tidak transparan, sehingga membingungkan masyarakat.
“Kalau tahun lalu masyarakat umum bisa memantau proses pendaftaran via website, sekarang hanya bisa diakses calon siswa. Ini jadi pertanyaan besar, kenapa tidak transparan? Dinas Pendidikan Provinsi Banten harus menjelaskan ini,” bebernya.
PWI Banten juga masih menerima laporan terkait praktik “titip menitip” calon siswa oleh pihak tertentu agar lolos di sekolah favorit. Hal ini, menurut Opan, harus diwaspadai agar tidak menyingkirkan siswa berprestasi.
“Isu titip menitip masih kami dengar. Kami minta wartawan PWI di daerah melakukan investigasi jika menemukan praktik ini. Jangan sampai siswa yang layak justru dikorbankan,” tegasnya.
Selain itu, PWI Banten mencatat adanya kesulitan dari kalangan jurnalis dalam mengakses informasi langsung ke sekolah. Beberapa wartawan disebut mengalami kendala saat menghubungi kepala sekolah atau ketua panitia SPMB.
“Ini juga jadi perhatian. Kalau ingin transparan, mengapa pihak sekolah tertutup terhadap wartawan yang ingin mencari informasi? Ini akan kami bahas dengan pemerintah provinsi,” pungkasnya.