ombudsman banten soroti pelaksanaan ppdb di banten

Minim Helpdesk hingga Mark Up Nilai, Ini Catatan Ombudsman Soal PPDB di Banten

Serang, Asrinews.com – Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025 di Provinsi Banten mendapat sorotan dari Ombudsman Banten. Kepala Perwakilan Ombudsman Banten, Fadli Afriadi, mengungkapkan sejumlah temuan penting selama pengawasan PPDB.

Ombudsman Banten menerima banyak aduan terkait kendala teknis dalam pelaksanaan PPDB serta minimnya layanan helpdesk atau kanal informasi untuk pengaduan masyarakat. Hal ini menyebabkan kebingungan dan kesulitan bagi orang tua dan siswa dalam proses pendaftaran.

Pengawasan Ombudsman Banten juga menemukan dugaan mark-up nilai raport pada jalur prestasi yang dilakukan oleh salah satu SD di Kabupaten Tangerang. Kasus ini saat ini masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut oleh Ombudsman.

Baca juga:  PPDB SMA/SMK di Banten Dibuka, Pj Gubernur: Tak Ada Titip Menitip Siswa

Pada jalur zonasi, Ombudsman Banten melakukan random sampling terhadap Kartu Keluarga (KK) siswa yang diterima di beberapa SMA di Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan. Ditemukan bahwa beberapa KK terbit kurang dari satu tahun atau masih mencantumkan status siswa sebagai “Famili Lain”, yang bertentangan dengan aturan Permendikbud 1/2021 dan Keputusan Sekjen Kemendikbud Nomor 47/M.2023.

Fadli Afriadi mengapresiasi beberapa sekolah yang secara mandiri melakukan cross check terhadap calon siswa jalur afirmasi untuk memastikan bahwa mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga integritas proses penerimaan siswa baru.

Baca juga:  Rawan Dimanfaatkan Oknum, Anggota DPRD Minta PPDB SMA/SMK Diperbaiki

Dalam verifikasi jalur prestasi, beberapa sekolah melakukan pengujian ulang terhadap calon peserta didik yang memiliki sertifikat prestasi. Namun, ditemukan beberapa calon yang tidak dapat membuktikan kemampuannya saat diuji, seperti calon peserta didik yang melampirkan sertifikat Tahfidz namun gagal dalam uji hafalan dan sambung ayat.

Ombudsman soal PPDB di Banten: Masih ada Ribuan Kursi Kosong Tingkat SMA

Ombudsman Banten mencatat adanya sekitar 4.683 kursi kosong di tingkat SMA, dengan mayoritas kursi kosong terdapat pada jalur prestasi non-akademik dan perpindahan orang tua. Kabupaten Lebak memiliki jumlah kursi kosong tertinggi, diikuti oleh Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Pandeglang. Di tingkat kota, Kota Serang, Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan juga mengalami kursi kosong pada SMA.

Baca juga:  Ombudsman Soroti Pelaksanaan PPDB SMA di Provinsi Banten

Fadli Afriadi menegaskan bahwa Ombudsman Banten akan terus mengawasi dan mendorong transparansi dalam pengisian kursi kosong ini kepada pihak sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Pengawasan akan berlanjut hingga beberapa minggu setelah dimulainya tahun ajaran baru untuk mencegah pelanggaran terhadap penambahan daya tampung akibat intervensi atau faktor lainnya.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal dan mewujudkan pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 yang transparan, objektif, akuntabel, dan non-diskriminatif sesuai amanat peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *