AsriNews- Sejumlah anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Tangerang mengeluhkan, belum mendapatkan pembayaran honor dari bulan Janauari 2024 yang hingga sekarang belum diterimanya.
Bahwa PPS adalah elemen kunci dalam menjaga kelancaran proses demokrasi di tingkat kelurahan atau desa. Tujuan PPS pemilu adalah untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam memastikan bahwa pemilu berjalan dengan transparan, adil, dan efisien.
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) nomor 8 Tahun 2022, PPS merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten atau Kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kelurahan atau desa.
Menurut anggota PPS yang enggan disebutkan namnaya mengatakan, honor PPS di Kecamatan Cikupa yang tediri dari 12 desa, 2 Kelurahan belum di bayarkan dari bulan januari 2024 sampai dengan saat ini sudah hampir 3 bulan. Keterlambatan pembayaran honor PPS karena terdapat perubahan format laporan pertanggungjawaban (LPj). Kami berharap segera menerima honor karena kondisi latar belakang PPS berbeda.
“Honor dari bulan januari, seharusnya sudah kita terima, namun sampai sekarang kami belum juga menerimanya,” kata anggota PPS yang enggan disebutkan namanya di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, pada Selasa, (19/3/2024).
Untuk itu, ia berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang segera membayarkan honor tersebut, demi kelancaran tugas dan tanggung jawab para anggota PPS.
“Demi kelancaran tugas dan tanggungjawab sebagai anggota PPS, saya harap KPU segera mencairkan honor kami untuk Januari dan Februari ini,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan honor PPS dilakukan setiap bulan. Berdasar Keputusan KPU Nomor 53 Tahun 2023, pencairan dilakukan ketika PPK dan PPS menyelesaikan pelaporan LPj penggunaan dana tahapan pemilu atau mengirimkan bukti dokumen digital. Sedangkan desa talaga itu sudah menyelesaikan lpj sampi bulan februari 2024.
“Sampai saat ini honorpun belum di cairkan, banyak anggota PPS di Kecamatan Cikupa yg bergantung dari honor tersebut, apalagi sekarang bulan ramadhan kebutuhan semakin banyak,” paparnya.
Ia juga menambahkan KPU Kabupaten Tangerang sekarang belum sepenuhnya siap untuk menyelenggarakan pemilu 2024, berkaca dari kejadian kemarin yang ramai, transpot dan snack bimtek dan pelantikan kpps yang di hutangkan.
“KPU perlu perhatikan ujung tombak penyelenggara tingkat desa ini. Tidak sedikit PPS yang mengeluhkan terkait keterlambatan honor tersebut,” tutupnya.
Sampai berita ini di publish Komisioner KPU Kabupaten Tangerang belum memberikan tanggapannya.